idealoka.com (Kediri) – Ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri berdasar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang mengalami kenaikan predikat. Ketiga OPD tersebut adalah Kecamatan Kota; Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP); dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang naik dari kategori BB menjadi A.
Hal ini disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat memaparkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021 di hadapan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Kamis, 9 September 2021. Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten, dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri.
Terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) tahun ini antara lain efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi dan inovasi pelayanan, serta penguatan integritas selama pandemi.
Dalam kondisi pandemi seperti ini, Pemkot Kediri mengambil kebijakan di antaranya refocusing anggaran, pembatasan kegiatan masyarakat, bekerja dari rumah atau work from home , dan belajar dari rumah. Agar target capaian kinerja 2021 bisa terpenuhi, Pemkot Kediri memiliki strategi internal birokrasi.
“Dalam penyesuaian-penyesuaian tersebut kita sudah menyiapkan beberapa teknologi di Kota Kediri yaitu e-surat dan e-kinerja. Ke depan juga akan dikembangkan tanda tangan digital, integrasi data user dengan database kepegawaian, pengolah teks editor untuk buat surat. Kita akan coba mengembangkan sistem-sistem yang bisa disinergikan dengan banyak hal di Kota Kediri supaya pelayanan kita jadi lebih bagus lagi,” kata Abu Bakar dikutip dari laman kedirikota.go.id.
Beberapa inovasi telah dilakukan Pemkot Kediri dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk pemulihan ekonomi di ataranya menerapkan Sistem Aplikasi Bank Data UMKM (SI BADU), Kredit Usaha Melayani Warga (KURNIA) dari Dinas Koperasi; Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (UMTK); Kediri Single Window for Investment (KSWI) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP); KITA KEREN dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga (Disbudparpora); Belanja Instan Dari Rumah (BI IMAH) inisiasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), ekspor produk UMKM, UMKM Go Digital, dan Virtual Expo.
Sedangkan inovasi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di antaranya Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil); Sinergi Jaring Pengaman Sosial (SI JAMAL), Bantuan Isoman (BATMAN), Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT), dan aplikasi CEK BANSOS dari Dinas Sosial; dan HOME CARE PEDULI oleh RSUD GAMBIRAN.
Abu Bakar menambahkan dalam implementasi reformasi birokrasi tahun 2020, Pemkot Kediri melakukan delapan area perubahan. Selain itu, ada 11 rekomendasi evaluasi RB tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti. (*)
