Mas Dhito Tagih Janji Direktur BUMD Tingkatkan PAD

Mas Dhito hadiri dalam sidang paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di DPRD Kabupaten Kediri, Jumat, 31 Mei 2024. Foto: Dinas Kominfo Kab. Kediri

IDEALOKA.COM (Kediri) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan kepada direktur perusahaan daerah untuk membantu optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. 

Hal itu disampaikan bupati di hadapan para direktur BUMD dan disaksikan kepala OPD termasuk kalangan legislatif dalam rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di DPRD Kabupaten Kediri, Jumat, 31 Mei 2024. 

Read More

“Direktur BUMD, monggo janjinya saya tagih dulu saat fit and proper test akan menyumbang PAD sekian, sekian, sekian. Tolong ditepati, jika tidak maka akan ada evaluasi,” kata bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito itu. 

BACA: Mas Dhito Siapkan BUMD Serap Komoditas Pertanian saat Harga Anjlok

Sebagaimana diketahui, PAD Kabupaten Kediri 2023 sebesar Rp586.353.720.275. Untuk optimalisasi PAD itu, sebagaimana yang pernah dipesankan, perusahaan daerah dituntut dapat melakukan loncatan bisnis.

Dalam rapat paripurna itu, Mas Dhito juga mendorong supaya penyerapan anggaran 2024 di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih optimal.

Hal ini mengingat persentase penyerapan anggaran di 2023 baru pada 93,39 persen. “Penyerapan anggaran di 2024 kita harapkan bisa 95 persen dan outcome-nya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, mohon bapak ibu kepala OPD untuk dapat mencatat hal tersebut,” katanya. 

BACA: Mas Dhito Berharap HIPMI Buka Lapangan Kerja dan Regenerasi Petani

Sementara itu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kediri dan akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai Perda.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dody Purwanto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan 2023.

“DPRD Kabupaten Kediri berharap prestasi tersebut harus dapat dipertahankan dan dibarengi dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya. (Adv/PKP)

Related posts

Leave a Reply