Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terus memastikan hak-hak anak tetap terlindungi melalui penetapan wali yang sah secara hukum. Komitmen itu diwujudkan dengan memfasilitasi sidang permohonan pengangkatan wali di Convention Hall, Kamis, 16 Juli 2026.
Berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Agama, sidang pengangkatan wali ini menjadi upaya memberikan kepastian hukum bagi anak yang berada dalam kondisi tidak bisa diasuh orang tuanya.
Mas Dhito melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa mengatakan, sidang ini menjadi langkah penting supaya anak memperoleh perlindungan hukum sekaligus tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh.
“Sidang kali ini merupakan sidang perwalian keempat yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai bentuk komitmen memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak,” katanya.
Melalui penetapan wali, anak diharapkan memperoleh kepastian pengasuhan, akses pendidikan dan layanan dasar, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, serta pengelolaan harta waris yang akuntabel.
Mbak Dewi menjelaskan, penentuan calon wali dilakukan secara ketat dan tidak secara instan. Proses tersebut melibatkan Dinas Sosial, DP2KBP3A, Kejaksaan Negeri, serta Pengadilan Agama untuk memastikan setiap calon wali memenuhi persyaratan.
“Kami melakukan assesmen dan verifikasi secara berlapis. Sebelum dibawa ke pengadilan, seluruh calon wali telah dipastikan memenuhi syarat dan benar-benar layak menjadi pengasuh anak,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri Nurwulan Andadari menambahkan, pendampingan tidak berhenti setelah pengadilan menetapkan wali. Support sosial tetap diberikan pasca keputusan.
“Kondisi anak maupun wali tetap kami pantau bersama lintas perangkat daerah agar hak-hak anak benar-benar terpenuhi. Pendampingan seperti ini merupakan proses jangka panjang,” ujarnya. (Adv/PKP)
