IDEALOKA.COM (Kediri) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberi arahan saat memimpin Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Jumat, 10 Januari 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.
Pada kesempatan ini, Zanariah mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh stakeholder terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Harapannya, kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.
“Pada forum ini diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak,” ujarnya.
BACA: Sebelum Musrenbang Tingkat Kelurahan, Pemkot Kediri Sosialisasikan Musrenbang Tahun 2026
Saat paparan, Zanariah menjelaskan ada sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024, yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.
Dari sembilan indikator kinerja utama tersebut, ada dua nilai yang belum keluar. Dari tujuh indicator, ada tiga yang belum mencapai target 100 persen. Indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur Pemerintah Kota Kediri untuk dapat terus memacu kinerjanya dan memutuskan ke sektor mana yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.
Di akhir paparannya, Zanariah berpesan agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota kediri.
Lalu, pastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang direncanakan, mendukung realisasi visi dan misi Walikota terpilih, sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga. Selain itu, analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.
BACA: Pj Wali Kota Kediri Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik Meningkat
“Mengingat fiskal daerah Kota Kediri masih bergantung pada transfer keuangan daerah dari pusat, maka penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar-dinas. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih hemat, optimal, dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” katanya.
Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan saran terkait perencanaan pembangunan Kota Kediri melalui tautan bit.ly/FKP_KotaKediri26.
Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri M. Yasin, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur Triatmoko, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono, camat se-Kota Kediri, para Direktur BUMD, anggota DPRD Kota Kediri, serta perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi di Kota Kediri. (Adv/Kom)
