Banyuwangi – Di tengah pesatnya laju digitalisasi dan penetrasi Artificial Intelligence (AI), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut tidak sekadar mencetak lulusan bergelar akademik, melainkan generasi yang berintegritas tinggi.
Penegasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania yang dihadiri sekitar 250 peserta per sesi di Banyuwangi, Senin, 21 September 2026.
Forum strategis ini menghadirkan perwakilan akademisi, dosen, mahasiswa, hingga guru honorer dari berbagai kampus terkemuka di Banyuwangi, di antaranya Untag, Uniba, Poliwangi, Stikom, UBI, dan Unismar.
Dalam forum tersebut, Ina Ammania menggarisbawahi bahwa tema “Membentuk Generasi PTKI Unggul: Berkarakter Pesantren, Berwawasan Global dan Responsif Terhadap Zaman” merupakan kebutuhan nyata di tengah era persaingan global yang tidak lagi mengenal batas wilayah.
Menurutnya, ekosistem PTKI di Indonesia saat ini memiliki potensi kelembagaan yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Agama, Indonesia memiliki sekitar 932 PTKI (59 PTKIN dan 873 PTKIS). Hingga tahun 2025, tercatat 35 PTKI telah meraih akreditasi unggul dan 104 program studi telah mengantongi akreditasi internasional.
Namun, capaian akreditasi tersebut dinilai belum cukup jika tidak diimbangi dengan kesiapan lulusan di dunia kerja dan kemanfaatan sosial. Di era digital, di mana data APJII 2026 mencatat pengguna internet Indonesia mencapai 235,26 juta jiwa (81,72 persen) dan BPS 2025 mencatat 77, ,63 persen penduduk usia 5 tahun ke atas aktif berinternet, pemanfaatan teknologi seperti AI harus dibarengi dengan etika akademis.
“Teknologinya boleh baru, tetapi akhlaknya tetap kuat. Mahasiswa boleh menggunakan artificial intelligence untuk membantu belajar, tetapi jangan menjadikannya alat untuk melakukan plagiarisme atau menipu dalam tugas akademik,” ujar Ina Ammania di hadapan ratusan peserta.
Untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan fondasi moral, dirumuskan tiga pilar utama yang harus diperkuat oleh kampus-kampus keagamaan, di antaranya mengedepankan adab, kejujuran, kedisiplinan, dan kedewasaan berpendapat. Hal ini sejalan dengan spirit UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengakui fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Berani bersaing di kancah internasional melalui penguasaan bahasa asing, riset, serta publikasi di jurnal global tanpa meninggalkan identitas Islam Indonesia yang moderat, sejalan dengan amanat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” ucap Ina.
Selain itu, kata Ina, mampu beradaptasi dengan fintech, ekonomi digital, dan keamanan data. Mahasiswa dakwah hingga hukum syariah dituntut mampu menghadirkan literasi keislaman yang relevan dan edukatif di ruang publik digital.
Sebagai mitra kerja Kementerian Agama, DPR RI melalui Komisi VIII berkomitmen terus mengawal penguatan anggaran untuk literasi digital, peningkatan kapasitas dosen, serta perluasan riset Islam moderat di lingkungan PTKI. Menutup arahannya, Ina Ammania menyampaikan pesan tajam bagi seluruh mahasiswa yang hadir agar tidak hanya menjadi penonton di tengah arus perubahan.
“Jangan pernah berpikir bahwa menjadi modern berarti meninggalkan agama. Justru masa depan membutuhkan generasi yang modern ilmunya, kuat akhlaknya, dan luas pengabdiannya. Mari kita lahirkan generasi PTKI yang kuat iman, luas ilmu, menguasai teknologi, tetapi tetap mencintai Indonesia,” ujarnya. (Adv)
