idealoka.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Maidi dan Inda Raya Ayu serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin, 29 April 2019.
Kedua pasangan kepala dan wakil kepala daerah tersebut dilantik dengan pengambilan sumpah jabatan untuk lima tahun ke depan mulai 2019 hingga 2024. Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini yang terakhir dilantik dari proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 lalu.
Usai pelantikan, Khofifah memberikan arahan agar mereka segera tancap gas melakukan kerja untuk warga masyarakat baik di Kota Madiun dan Kediri. Khofifah juga ingin mereka segera melakukan sinkronisasi program kerja dengan rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Setelah ini akan dilakukan sinkronisasi yang lebih detail karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov sendiri baru kami sampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Tinggal nanti RPJMD Kota Kediri dan Madiun akan lebih mudah berinduk ke RPJMD Jawa Timur,” ucap Khofifah.
Menurutnya, seluruh RPJMD memang harus dilakukan sinkronisasi dengan program besar pemerintah provinsi. Baru setelah dilakukan adjustment atau penyesuaian dengan rencana besar Pemprov Jawa Timur, maka akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.
“Dua kota ini saya rasa akan lebih mudah karena mereka akan finalisasi dan sinkronisasi RPJMD mereka saat RPJMD Provinsi Jawa Timur selesai,” katanya.
Ia berharap proses sinkronisasi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, dan program Provinsi Jawa Timur bisa segera selesai dan berjalan lancar. Untuk provinsi Jawa Timur, Khofifah menyebut ada tiga poin penekanan.
“Kami ingin fokus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan di pedesaan dan mempersempit kesenjangan antara kota dan desa serta kesenjangan antara wilayah utara dan selatan,” kata Khofifah.
Khofifah ingin setiap daerah ikut menanamkan slogan Cepat, Efektif/Efisien, Transparan, Tanggap, dan Responsif (CETTAR) dalam layanan kepada masyarakat.
Wali Kota Madiun Maidi mengaku siap langsung bekerja dan menata program untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Ia mengaku sepakat dengan CETTAR yang disampaikan gubernur.
“Kami akan segera melihat program di tahun 2019 ini seperti apa dan sejauh mana program yang kami usung sudah diterapkan,” kata mantan Sekretaris Daerah Kota Madiun yang kini jadi wali kota ini.
Ia akan mengevaluasi program mana yang sudah berjalan baik dan akan menindaklanjuti program yang ada kendala dan sulit direalisasikan. “Mudah-mudahan di akhir tahun bisa mencapai penyerapan yang kami harapkan dan tentunya imbas kesejahteraan masyarakat bisa terwujud,” kata Maidi.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan pihaknya siap menjalankan pemerintahan yang sejalan dengan apa yang diterapkan oleh pemerintahan provinsi Jawa Timur.
Ia juga mengaku siap melanjutkan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang sudah dikerjakan selama menjabat wali kota di periode pertama, bahkan akan ditingkatkan. “Kami menamakannya Prodamas Plus. Nilai anggarannya kami tingkatkan, dari Rp50 juta per RT per tahun menjadi Rp100 juta per RT per tahun,” kata Abdullah. (*)
