idealoka.com (Kediri) – Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Timur terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum keimigrasian. Salah satu langkah konkretnya dengan membangun gedung kantor imigrasi yang lebih representatif.
Kamis, 23 Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM yang diwakili Irjen Kemenkum HAM Jhoni Ginting meresmikan tiga Kantor Imigrasi di Jawa Timur yang dipusatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kediri. Dua Kantor Imigrasi lainnya yang diresmikan bersamaan adalah Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan.
Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo merupakan Proyek Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2019. Sedangkan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan yang diresmikan merupakan hasil renovasi.
Peresmian tersebut dihadiri pejabat terkait seperti Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie; Bupati Kediri Haryanti Sutrisno; Asisten Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Pamekasan Budi Irianto; dan Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo.
Wajah baru tiga gedung Kanator Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Jatim ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja jajaran dan memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan.
BACA: Bupati Kediri Apresiasi Peresmian Kantor Imigrasi Kediri oleh Irjen Kemenkum HAM
Irjen Kemenkumham Jhoni ginting nengatakan pelayanan publik yang prima telah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sesuai paradigma pelayanan publik yang modern, yaitu harus mengubah dari paradigma yang bertumpu pada kekuasaan menjadi berorientasi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.
“Inovasi tidak pernah berhenti kami lakukan. Pembangunan gedung baru ini diharapkan bisa memberikan layanan yang baik untuk masyarakat di Jawa Timur,” katanya.
Dia mengungkapkan hal ini menjadi bukti sinergi yang baik antara instansi vertikal di pusat dan horisontal di daerah. Sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dan selalu akan hadir untuk masyarakat.
“Dengan fasilitas yang sudah baik, Menkum HAM berharap Kantor Imigrasi Kediri bisa menjadi UPT yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020 ini,” ujarnya.
Jhoni yang membacakan sambutan Menkum HAM Yasonna H. Laoly berpesan yang lebih penting adalah pegawai yang bekerja di Kantor Imigrasi harus memiliki ruh kejujuran dan meningkatkan sinergitas pimpinan di wilayah dengan pemerintah di daerah. “Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah itu satu adanya,” katanya.
Apresiasi juga diberikan Menteri Hukum dan HAM kepada tiga pemerintah daerah di Jatim antara lain Pemkab Kediri, Ponorogo, dan Pamekasan yang dianggap punya peran penting dalam memajukan dan meningkatkan layanan keimigrasian di Indonesia khususnya Jawa Timur. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Irjen Kemenkum HAM Jhoni Ginting kepada pejabat terkait.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim Susy Susilawati menyampaikan laporan beberapa hal terkait pembangunan gedung Kantor Imigrasi tersebut. Susy mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemkab Kediri, Pemkab Ponorogo, dan Pemkab Pamekasan yang selama ini memberikan segala bentuk dukungan, baik berupa hibah tanah, bangunan maupun anggaran untuk mensukseskan proyek tersebut.
Sehingga proses pembangunan berjalan lancar dan selesai sesuai tenggat waktu yang diberikan. “Proyek pembangunan ketiga gedung kantor tersebut sekaligus menjadi bukti adanya sinergi dan kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah setempat,” ujarnya. (*)
Penulis & Foto: Mahendra
Editor: Ishomuddin
