Petugas dari Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yan berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat mobil Kejaksaan Agung masuk ke halaman kantor BGN Rabu dini hari sejak sekitar pukul 02.00 WIB.
Hingga Rabu pagi, penggeledahan masih berlangsung dan pegawai BGN belum bisa masuk ke dalam kantor.
BACA: Menu MBG “Garingan” Tanpa Sayur, Wali Murid: Sekolah Harus Berani Komplain
Hingga Rabu siang, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan terkait tujuan penggeledahan salah satu instansi yang berwenang dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Belum diketahui apakah penggeledahan terkait kasus korupsi dari anggaran yang diberikan untuk program MBG atau ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BGN yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau ada gratifikasi (suap) yang diterima pejabat BGN terkait program MBG.
Penggeledahan ini hanya berselang beberapa jam setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan penggantian Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya.
BACA: LSM Desak Kejaksaan Kota Kediri Awasi Program MBG
Dadan digantikan Naniek S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN dan mengangkat Agustina Arum Sari dan Mayjen (TNI) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Dikutip dari situs bgn.go.id, berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, BGN mendapatkan kucuran dana sebesar Rp268 triliun.
“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar,” kata Dadan.
BACA: Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SD di Jakarta, Begini Nasib Korban
Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari Rp249 triliun, sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga itu menguntungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain.
Sebanyak 20 persen digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan. Sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 juta-3,2 juta per bulan. (*)
