idealoka.com – Meski sudah ada proses sosialisasi dan kampanye calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diprediksi mayoritas pemilih Pemilu 2019 tak tahu visi misi dan rekam jejak calon yang dipilih atau “asal coblos”.
“Prediksi saya hanya sekitar 25 persen pemilih yang tahu betul program para caleg,” kata Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori, Rabu, 17 April 2019. Sehingga sekitar 75 persen pemilih dianggap ‘asal coblos’ untuk memenuhi hak pilihnya. Ibarat “memilih caleg dalam karung”, mayoritas warga tak tahu profil dan rekam jejak calon yang dipilih.
Masih rendahnya kesadaran atau sikap skeptis masyarakat pada calon wakil rakyat ini juga bisa memicu potensi politik uang. Pemberian uang oleh tim sukses maupun calon secara langsung dianggap sudah biasa dan saling menguntungkan. “Situasi ini juga mempengaruhi pragmatisme warga dalam politik uang,” kata Aan.
Masih rendahnya sikap kritis masyarakat pada calon wakil yang akan dipilih itu, menurut Aan, juga membuktikan masih lemahnya partai politik maupun anggota DPR, DPRD, dan DPD dalam memberikan pendidikan politik yang baik dan benar. Parpol dianggap belum optimal meletakkan caleg sebagai ujung tombang pendidikan politik bagi warga. “Padahal mereka selama ini ikut menikmati dana besar dari APBN/APBD,” katanya.
Sementara itu, Kordinator Parliament Watch Jawa Timur Umar Solahudin menyarankan agar memilih partai politik atau caleg/DPD yang tak bermasalah dengan hukum atau sedikit masalahnya.
“Pilih caleg atau parpol yang pemilih kenal. Setidaknya parpol yang kasus korupsi sedikit. Parpol yang politisinya banyak bermasalah misalnya korupsi, enggak usah dipilih,” katanya. Menurutnya, jika tidak punya informasi cukup tentang caleg DPR dan DPRD, maka carilah informasi tentang partai politiknya.
Pantauan idealoka.com di lapangan, jauh hari sebelum coblosan, para caleg sibuk menggalang estimasi massa yang diharapkan jadi pemilihnya dengan cara mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat tinggal caleg.
Caleg mengkondisikan beberapa orang di tiap lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan ditugasi mengumpulkan KTP calon pemilih caleg tersebut. Sejumlah uang dijanjikan para caleg pada calon pemilih maupun orang-orang yang terlibat dalam penggalangan KTP calon pemilih. Jumlah uang yang dijanjikan bervariasi mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per orang. Sebagian warga memutuskan pilihannya karena uang yang diberikan, bukan atas dasar integritas dan rekem jejak caleg.
Rabu, 17 April 2019, pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak digelar di dalam negeri baik pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD serta pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemungutan suara di luar negeri sudah dilakukan sebelum 17 April 2019. Pemilu serentak Pileg dan Pilpres ini pertama kali digabung dan penghitungannya diprediksi memakan waktu panjang hingga malam atau dini hari nanti. (*)