idealoka.com – Jurnalisme dan pers berkepentingan untuk mengamankan perannya sebagai ‘anjing penjaga’ atau ‘watch dog’ terhadap kekuasaan maupun sebagai penyedia kebutuhan informasi publik. Maka monopoli atas media pers tidak dapat dibenarkan. Menerima terjadinya monopolisasi atas sarana komunikasi hanya akan menegaskan bahwa kebebasan berinformasi dan berekspresi adalah kebebasan dari mereka yang memiliki media massa.
Sudah cukup lama berbagai studi menunjukkan gejala didominasinya media massa di Indonesia oleh sekelompok oligarki baik bisnis maupun politik praktis. Implikasi dari dominasi ini pun semakin terasa. Independensi dan kebebasan jurnalis dalam menyebarkan informasi lambat laut terhambat.
Survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kemerdekaan pers dari ‘kelompok kuat’ belum sepenuhnya terjamin. Survei itu menempatkan posisi Provinsi Jawa Timur di lima terbawah berkenaan dengan kemerdekaan pers.
Menyadari urgensinya permasalahan pers khususnya di Jawa Timur, Dewan Pers bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Pusat Studi Hukum Universitas Surabaya (Pusham Ubaya), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya memandang penting untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar menghadapi persoalan ini baik dari segi politik, ekonomi maupun hukum.
Diskusi kelompok terfokus bertema “Menjaga Kemerdekaan Pers dengan Bisnis yang Sehat”melibatkan multi stakeholder media digelar di Ubaya, Kamis, 25 Juli 2019.
Diskusi melibatkan organisasi profesi jurnalis, serikat pekerja media, pimpinan media massa, akademisi, pengacara publik sampai aktivis di Jawa Timur. Diskusi terfokus ini diharapkan bisa memetakan permasalahan yang dihadapi sekaligus solusi. Diskusi diawali dengan pemaparan tiga pemantik yakni anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar, akademisi Universitas Airlangga Herlambang Wiratraman, dan mantan Wakil Wali Kota Surabaya yang juga pemilik media Arief Afandi.
Forum ini mendiskusikan dampak dari ketergantungan finansial media pers pada kelompok kuat terhadap kualitas kemerdekaan pers. “Kami berkomitmen bagaimana mengembangkan media massa dan jurnalis agar bisa menjaga ruang redaksi dari intervensi. Intervensi itu nyata dan datang dari kekuatan bisnis dan politik pemilik media. Kami berharap forum ini mampu membuat komitmen menjaga ruang redaksi agar tetap independen dalam melayani kepentingan publik sesuai semangat kebebasan pers,” kata Direktur Eksekutif PPMN Eni Mulia.
Eni mengungkapkan kasus yang paling mencolok adalah terbelahnya hampir semua media terkait Pemilu yang dimulai sejak pemilihan presiden 2014 dan terus berlanjut hingga saat sekarang.
Kepentingan pemilik media yang ikut berkontestasi dalam politik praktis menjadi bukti nyata pelanggaran kode etik jurnalistik. Jurnalis pun mendapatkan tekanan dan pada akhirnya publik tidak bisa menerima informasi yang berkualitas dan bisa dipercaya.
Survei IKP di Jawa Timur, juga menunjukkan bahwa pemilik media pers seringkali melakukan intervensi terhadap ruang redaksi. Pada titik ujung-terlemah, apa yang perlu diberitakan untuk kepentingan publik dapat dikalahkan dengan kepentingan bisnis dan politik pemilik media. Menurut survei IKP 2018, salah satu tantangan besar bagi kemerdekaan pers di provinsi Jawa Timur menyangkut kemerdekaan dari kelompok kepentingan yang kuat.
Kondisi ini memang sangat ironi. Pasalnya, Indonesia umumnya dan Jawa Timur hidup dan menerapkan sistem demokrasi sejak tumbangnya rezim Orde Baru. Namun, gelombang demokratisasi yang salah satu simbolnya adalah pemilihan umum secara langsung dan pers yang bebas ternyata tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers. Intervensi ruang redaksi oleh kekuatan bisnis dan kepentingan politik, menjadi penyebabnya.
Ketergantungan finansial media-media pers lokal pada pemerintah daerah dengan memanfaatkan dana APBD yang sangat tinggi juga menjadi hal yang harus dicermati. “Setiap tahun ada banyak perusahaan pers yang mengajukan diri untuk diverifikasi Dewan Pers. Tujuannya cuma satu, agar bisa mendapatkan iklan pemerintahan. Itu saja. Ini fakta. Padahal semangat verifikasi bukan itu,” ujar Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar.
Sementara itu, Yovinus Guntur, perwakilan dari Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) mendorong agar perusahaan media tidak membebani jurnalisnya dengan kewajiban mencari iklan. Seringkali, ada sanksi dari perusahaan media yang jurnalisnya tidak memperoleh iklan sesuai target.
“Tugas jurnalis itu mencari berita, bukan iklan. Semangatnya adalah jurnalis harus independen. Jadi kami berharap di forum ini ada perlindungan bagi jurnalis baik itu soal profesi maupun dari sisi ketenagakerjaannya,” kata Yovinus. (*)
