23 Lembaga Sipil Terlibat Film “Dirty Vote”, Siapa Mereka?

IDEALOKA.COM – Sejumlah elemen masyarakat sipil termasuk jurnalis, NGO, dan akademisi bekerjasama memproduksi video dokumenter yang mengkritisi desain kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan pemerintah beserta aparatur negara di dalamnya. Video atau film dokumenter berjudul “Dirty Vote” itu diputar premier pada Ahad, 11 Februari 2024, pukul 11.00 di channel YouTube Dirty Vote (DIRTY VOTE Full Movie).

Penggarapan video dokumenter ini melibatkan 23 lembaga antara lain WatchDocAliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW)Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists/SIEJ), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Ekspedisi Indonesia Baru, Bangsa Mahardika, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Lokataru, Salam 4 Jari, Themis Indonesia, Visi Integritas, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, Satya Bumi, KBR, dan Jeda Untuk Iklim.

Read More

WatchDoc adalah sebuah rumah produksi yang didirikan Andhy Panca Kurniawan dan Dandhy Dwi Laksono sejak 2009 dan telah memproduksi lebih dari 400 film dokumenter, 1.000 karya features televisi, dan sediktinya 100 video komersil.

Berkat konsistensi dan karya yang komprehensif, Watchdoc berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan bergengsi di tingkat Asia, Ramon Magsaysay, untuk kategori Emergent Leadership tahun 2021 dan penghargaan diserahkan pada 11 November 2023 di Manila, Filipina. 

BACA: Parpol Mana Paling Banyak dan Sedikit Gunakan Dana Kampanye di Jatim?

Selain mengumpulkan sejumlah bukti berupa dokumen dan rekaman wawancara narasumber disertai infografis, di film ini juga terdapat opini dan analisis dari tiga akademisi ahli hukum tata negara. Mereka antara lain Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Bivitri adalah pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Zainal merupakan dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Feri adalah dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Padang.

Ketiganya menyampaikan pendapat dan kritik atas Pemilu 2024 yang dianggap sarat rekayasa dan kecurangan serta mengungkap peran negara dan aparat pemerintah termasuk penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Mereka dituding mendesain pemilu untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Related posts

Leave a Reply