IDEALOKA.COM (Surabaya) – Dengan menggandeng sembilan perguruan tinggi di Kota Surabaya untuk menjadi bagian dari pembangunan Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya melakukan penandatanganan kerjasama dengan menggelar launching program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat, 4 Februari 2022.
Sembilan perguruan tinggi tersebut antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa), Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Surabaya (Ubaya), dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Pens).
Melalui program kolaborasi tersebut, para mahasiswa akan memiliki kesempatan dan pengalaman untuk mengimplementasikan secara langsung bidang keilmuan dari masing-masing jurusan di perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan mampu membantu pemkot dalam menyelesaikan persoalan di berbagai bidang.
“Insyaallah perguruan tinggi ini akan melakukan Merdeka Belajar di Pemkot Surabaya. Jadi bisa magang, setelah itu turun di lapangan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Selain magang, para mahasiswa juga dipersilakan melakukan penelitian melalui laboratorium yang ada di berbagai bidang yang dimiliki pemkot.
“Jadi bisa berkolaborasi juga dengan mahasiswa yang ber-KTP Surabaya, jadi bisa langsung bekerja dan bisa langsung menciptakan lapangan pekerjaan,” ia menjelaskan.
Eri mengaku kolaborasi bersama sembilan perguruan tinggi di Surabaya ini semakin menunjukkan kebersamaan dan rasa gotong-royong yang berlandaskan asas Pancasila.
“Bila semua kekuatan ini bersatu, maka insyaallah apapun itu bisa kita lakukan dan alhamdulillah hari ini para rektor yang hebat memberikan bantuan dengan kekuatan kampusnya melalui Kampus Merdeka Belajar untuk menjadi pembangunan di Kota Surabaya, matur nuwun sanget (terima kasih banyak),” ia mengungkapkan.
Di sisi lain, program tersebut diharapkan bisa menjadi rintisan Corporate University. Sebab, kehadiran perguruan tinggi dinilai sangat luar biasa untuk menjadi pembangunan di Kota Surabaya.
“Ketika ada KKN, magang, atau ada mata kuliah lainnya tidak usah di luar Kota Surabaya, karena insyaallah di pemkot banyak bidangnya. Seperti mahasiswa kedokteran bisa memberikan pendampingan untuk bayi stunting dan gizi buruk atau mahasiswa teknik sipil ikut dalam perencanaan pembangunan,” ia menegaskan.
Eri memberikan contoh Aplikasi Sayang Warga yang menggandeng para kader setempat untuk mengisi dan mengonfirmasi data masyarakat. Pihaknya berharap mahasiswa bisa ikut mendampingi di tingkat kelurahan dan para kader.
“Insyaallah karena program kita ada di tingkat RT. Sebab, saya takut kalau APBD tidak tepat sasaran karena datanya tidak tepat,” ia menuturkan.
Terkait hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) diminta segera berkoordinasi terkait penempatan wilayah para pendamping dari setiap perguruan tinggi.
“Dalam waktu satu bulan ke depan dan seluruh Surabaya harus tahu bahwa pembangunan di Surabaya juga didukung semua perguruan tinggi di Surabaya. Jadi nanti di setiap wilayah sudah akan terisi perwakilan dari perguruan tinggi,” ia menekankan.
Eri mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran rektor sembilan perguruan tinggi itu dan memastikan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan.
“Matur nuwun (Terima kasih) kepada Pak Rektor dan perguruan tinggi semuanya. Melalui kerjasama ini kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Ketika lulus maka siap bertarung langsung di masyarakat dan ini akan menjadi kesempurnaan perguruan tinggi yang ada di Surabaya,” ia menerangkan.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan karena melihat potensi besar untuk mengolaborasikan keunggulan perguruan tinggi.
“Harapannya bisa bersama-sama mendapatkan peluang mengembangkan jajarannya masing-masing. Adminduk ini di dalam MBKM meliputi program pelaksanaan pelayanan yang sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW,” kata Agus. (*)
