IDEALOKA.COM (Kediri) – Pada debat kedua atau pamungkas calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam Pilkada 2024, KPU Kabupaten Kediri mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
“Pada nantinya tanggal 27 November 2024, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyumbangkan hak pilih. Ingat jangan golput,” kata Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim saat membuka Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pilkada Serentak Tahun 2024 di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Kamis malam, 14 November 2024.
Nanang menyebutkan bahwa kegiatan ini diwujudkan untuk penajaman visi misi masing-masing pasangan calon baik nomor urut 1 Deny Widyanarko dan Mudawamah dan nomor urut 2 yang juga calon petahana Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa.
BACA: KPU Kabupaten Kediri Fasilitasi Debat Publik Perdana Cabup-Cawabup
“Hal yang perlu diingat, nanti setelah Pilkada 2024 selesai kita seluruh masyarakat tetap menjadi saudara. Jadi nanti saat pemilihan, perbedaan pilihan boleh-boleh saja, tetapi akhirnya kita harus mewujudkan perdamaian,” katanya.
Nanang mengatakan pada debat tersebut, acara dibagi dalam enam segmen dan satu di antaranya menyampaikan pertanyaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait upaya pencegahan perluasan bahaya narkoba.
“Pada debat ini, ada satu pertanyaan tentang cara mengurangi kasus perluasan bahaya narkoba. Ini sebagai komitmen kami untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI tentang pemberantasan narkoba,” katanya.
Sementara itu, tampak di lokasi debat, paslon nomor urut 1 Deny Widyanarko dan Mudawamah diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa, yakni bagaimana cara mengatasi perumahan kumuh.
BACA: KPU Kabupaten Kediri Tetapkan Masa Kampanye Paslon 60 Hari
Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) menjawab bahwa dalam mengatasi perumahan kumuh tidak selalu memakai APBD, tapi bisa bermitra bersama swasta.
“Sebagai contoh, pengembangan Kampung Inggris dan Desa Ngasem. Seluruh program itu, kalau pakai APBD hal ini berat sekali,” katanya.
Dari jawaban tersebut, paslon nomor urut 1 Deny Widyanarko membantah jika selama Mas Dhito dan Mbak Dewi memimpin Kabupaten Kediri, angka desa kumuh di Kabupaten Kediri menurun.
“Tahun 2020 ada enam desa kumuh, tapi tahun 2023 jumlahnya naik menjadi 25 desa. Itu Mas Dhito, kenapa anggarannya tidak terserap untuk pembangunan desa kumuh, nanti kalau saya terpilih jadi Bupati Kediri, saya optimis dengan anggaran Rp300 juta-Rp 500 juta per dusun per tahun dapat menuntaskan rumah kumuh tersebut,” katanya. (Adv)
